Optimalisasi Penghimpunan ZIS

Oleh Sayed Muhammad Husen 

Keberadaan Baitul Mal di Aceh adalah bagian dari agenda besar penyelenggaraan syariat Islam secara kaffah, dengan legitimasi UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Baitul Mal berwenang menghimpun, mengelola dan mendayagunakan zakat dan harta agama lainya seperti infak, sedekah dan waqaf. Selanjutnya UU Nomor 18 tahun 2001 tentang Ototomi Khusus NAD pasal 180 mempertegas zakat di Aceh sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baitul Mal yang beroperasi sejak 12 Januari 2004 diperkuat dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 180 UUPA menetapkan kembali zakat sebagai bagian dari PAD, sementara pasal 191 UUPA menunjuk Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kab/Kota (BMK) sebagai pengelola zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya,  serta pasal 192 menjadi landasan pengakuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Pengaturan zakat dan harta agama lainnya di Aceh sangatlah spesifik, sebab berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa tak ada pengakuan zakat sebebagai bagian PAD di luar Aceh, demikian juga badan pengelola zakat dan harta agama lainya di luar Aceh bukanlah Baitul Mal melainkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Waqaf Indonesia (BWI).

Zakat sebagai pengurang pajak juga hanya diakui UU di Aceh saja. Justru yang berlaku di luar Aceh adalah zakat sebagai  harta pengurang harta kena pajak. Masalahnya, zakat sebagai bagian PAD sudah dapat diterapkan di Aceh, sementara ketentuan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan belum dapat dilaksanakan, karena Dirjen Pajak belum mengeluarkan  keputusannya.

Kiat optimalisasi ZIS

Pertanyaan sering muncul pada setiap sosialisasi dan edukisi zakat oleh BMA, mengapa pendapatan zakat sangat rendah dibandingkan potensi yang cukup besar. Misalnya masyarakat membandingkan potensi zakat Aceh yang dihitung Dr Armiadi Musa MA mencapai Rp 2,6 trilyun pertahun, sementara menurut data yang ada tahun 2011 ZIS yang terhimpun Rp 191,2 milyar. Data ini belum termasuk zakat fitrah dan zakat padi.

Memang diakui telah terjadi peningkatan jumlah penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) setiap tahun oleh BMA dan 23 BMK se Aceh dalam lima tahun terakhir, tapi capaian itu belumlah maksimal dibandingkan potensi yang ada. Apalagi maksimalitas penghimpunan zakat baru diperoleh dari zakat penghasilan PNS, bahkan PNS dari instasnsi vertikal, TNI/Polri, karyawan swasta dan zakat perusahan belum tergarap dengan baik.

Penyebab belum maksimalnya penghimpunan ZIS di Aceh tidak disebabkan faktor  tunggal, ia terkait dengan kualitas SDM amil, manajemen Baitul Mal, kelengkapan regulasi dan komitmen kepala daerah dalam mendukung operasional Baitul Mal. Syukurlah kondisi ini tidak lagi terjadi di seluruh Aceh, sebab BMA dan 50% dari 23 BMK dapat kita katakan telah beroperasi dengan  baik dan telah berada di jalur yang benar.

Karena itu, kiat optimalisasi penghimpunan ZIS yang dilakukan selama ini oleh Baitu Mal, antara lain: Pertama, penguatan kelembagaan. Sebab manajemen Baitul Mal yang baik, akan sangat mendukung perancangan program penggalangan dana ZIS lebih efektif. Pengalaman membuktikan,  BMK yang kemampuan penggalangan dana ZIS teratas, ternyata didukung oleh kelembagaan yang kuat juga.

Kedua, melengkapi regulasi. Dari pengalaman mengembangkan Baitul Mal, kelengkapan regulasi sangat mendukung upaya meningkatkan jumlah ZIS. Misalnya dengan adanya ketentuan Qanun Nomor 10 tahun 2007, bahwa zakat penghasilan wajib dipungut pada PNS/karyawan yang telah mencapai nishab, maka tak ada lagi perdebatan wajib tidaknya zakat penghasilan. BMA dan BMK pun lebih mudah mensosialisasikannya.

Ketiga, meningkatkan jumlah dan keterampilan fundraiser (penggalang dana). BMK yang selama ini dapat meningkatkan jumlah penghimpunan ZIS yang signifikan didukung oleh jumlah tenaga fundraising yang memadai. Mereka bekerja penuh waktu, didukung oleh kemampuan  dan fasilitas yang memadai. Mereka bahkan melakukan jemput bola dan mengirimkan surat kepada muzakki (wajib zakat). 

Keempat, meningkatkan sosialisasi dan edukasi. Beberapa BMK di Aceh dianggap sukses melakukan sosialisasi yang memadukan penyampaian informasi tentang fikih zakat, regulasi dan  keunggulan progran pendayagunaan ZIS. Dengan cara itu, lahirlah kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal. Sosilisasi dilakukan dalam bentuk forum pertemuan, diskusi, seminar, publikasi media, baliho, spanduk dan bentuk-bentuk lainya.   

Beberapa perbaikan

Melihat perkembangan gerakan zakat dan peran Baitul Mal di Aceh dalam lima tahun terakhir (2006-2011), dapatlah kita simpulkan bahwa issu zakat dan keberadaan Baitul Mal mulai dikenal cukup luas di tengah-tengah masyarakat Aceh. Rata-rata BMK telah mampu menghimpun zakat Rp 2 milyar/tahun, bahkan ada yang mencapai Rp 10 milyar. BMA dapat menghimpun ZIS Rp 23 milyar/tahun. Zakat pun telah disalurkan dan didayagunakan untuk berbagai senif dan program, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteran dan kualitas ummat.

Pengelolaan zakat di Aceh telah menjadi inspirasi nasional, sehingga pengesahan UU Nomor 23 tahun 2001 lalu, telah membentuk BAZNAS dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hampir sama dengan Aceh yang menyeragamkan badan amil zakat menjadi Baitul Mal dari tingkat provinsi hingga ke tingkat gampong. Dan syukur Alhmadulillah BMA menjadi badan amil terbaik tingkat provinsi di seluruh Indonesia.

Hanya saja beberapa perbaikan perlu secapatnya dilakukan, sebagai upaya percepatan pengembangan Baitul Mal di Aceh, pertama: menyempurnakan regulasi yang ada, sehingga implementasi zakat sebagai bagian PAD dapat benar-benar mempertimbangkan zakat sebagai syariat Islam, tidak semata-mata zakat diadministrasikan sebagaimana PAD lainnya. Kedua, perlu advokasi yang lebih serius lagi, sehingga zakat sebagai pengurang pajak dapat segera dilaksanakan.

Ketiga, diperlukan kesepahaman pengambil kebijakan terhadap profesionalisme amil yang bekerja di Baitul Mal. Amil tak boleh lagi bekerja paruh waktu, rangkap jabatan dan digaji seadanya saja. Demikian juga amil dan pejabat Sekretariat yang bekerja di Baitul Mal haruslah orang-orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan bersifat amanah, sehingga BMA dan BMK menjadi pengelola zakat, waqaf dan  harta agama lainnya yang amanah dan profesional.

Keempat, saatnya BMA dan BMK memperkuat pubikasi dan teknogi informasi, sehingga akan terbangun kepercayaan masyarakat dan semakin mudahnya masyarakat menyampaikan ZIS-nya untuk dikelola oleh Baitul Mal. Beberapa program unggulan Baitul Mal seperti program perumahan fakir miskin, zakat produktif, fakir uzur dan tahfiz quran  dapat dipublikasikan lebih luas lagi, sehingga masyarakat merasakan manfaat ZIS dikelola oleh lembaga.

Saya berkeyakinan, jika saja Baitul Mal dapat lebih cepat memperbaiki beberapa kelemahan selama ini, maka upaya mengoptimalkan penghimpunan ZIS dapat segera dilakukan. Semoga saja lima tahun ke depan (2012-2017) kita dapat memasuki era profesionalisme pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama lainnya, dengan demikian pada tahun 2017 BMA mampu menghimpun dana ZIS dan waqaf uang setiap tahun Rp 50 milyar dan masing-masing BMK menghimpun Rp 25 milyar/tahun.

Perkiraan penghimpunan ZIS dan waqaf uang itu belum lagi termasuk zakat fitrah, zakat pertanian (padi dan lain-lain), zakat emas, simpanan di bank dan zakat perdagangan yang dapat dihimpun oleh Baitul Mal Gampong (BMG) di seluruh Aceh. Jika kita sungguh-sungguh bekerja dari sekarang, maka ZIS dan waqaf uang tahun 2017 bisa mendekati angka Rp 1 trilyun.

Semoga kepemimpinan baru Aceh dan pemerintah kab/kota dapat menempatkan pimpinaan Baitul Mal yang kredibel, amanah dan memiliki kompetensi yang memadai, sehingga pengembangan Baitul Mal dapat dilakukan dengan  baik. Saatnya kita melirik model SDM dan kepemimpinan dan manajerial perbankan, sebagai model yang dapat ditiru dan diterapkan pada Baitul Mal. Jika kita tak mampu melakukanya, pantas saja kita menggunakan jasa konsultan manajemen. Yakin kita bisa, insya Allah.