Peran Baitul Mal dalam Penanggulangan Kemiskinan

Oleh Sayed Muhammad Husen 

Gagasan awal pembentukan Baitul Mal di Aceh (2003) memang secara formal didasari pada upaya mengisi keistimewaan Aceh di bidang syariat Islam. Namun jika kita lihat fakta sosial ekonomi yang melatar-belakanginya, justru Baitul Mal dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan sosial, kemiskinan dan kondisi kaum dhuafa yang tertindas. Kehadiran Baitul Mal diharapkan menjadi bagian dari solusi penting terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Aceh.

Baitul Mal Aceh mulai beroperasi 12 Januari 2004 dengan legalitas Surat Keputusan Gubernur Nomor 18 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal. Dasar hukum yang digunakan ketika itu: UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyelengaraan Syariat Islam. Terakhir, Baitul Mal diperkuat dengan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Langkah pertama dilakukan Baitul Mal Aceh adalah memperkuat kelembagaan dan pembentukan Baitul Mal Kabupaten/Kota, sehingga pada 2008 telah terbentuk 23 Baitul Mal Kabupaten/kota di seluruh Aceh.  Sayangnya, pada penghujung 2004 Baitul Mal Aceh ikut mengalami musibah besar tsunami dan menghancurkan kantor.  Kepala periode pertama, Drs HM Yusuf Hasan SH, meninggal  dan seluruh dokumen hilang. Baitul Mal bangkit kembali seiring proses rehabilitassi dan rekonstruksi Aceh dan Alhamdulilah tahun 2008 dapat dikatakan telah beroperasi normal kembali. 

Perkembangan pesat Baitul Mal seluruh Aceh terjadi setelah badan resmi zakat, waqaf dan harta agama ini ditingkatkan menjadi Lembaga Keistimewaan Aceh (2008). Dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2008 dan Permendagri 37 tahun 2009, pada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota ditempatkan Sekretariat yang terdiri dari pejabat pemerintah. Dengan pembentukan Sekretariat Baitul Mal  menjadi SKPA dan SKPK.  Biaya operasional pun sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota seluruh Aceh.

Salah satu indikator menguatnya peran Baitul Mal dapat dilihat dari kemampuan menghimpun dana zakat dan infak. Dari data yang ada, Baitul Mal Aceh menghimpun zakat dan infak tahun 2011 Rp 26,60 miliar, tahun 2012 Rp 28,78 miliar dan tahun 2013 Rp 39,3 miliar. Sementara 23 Baitul Mal Kab/Kota menghimpun zakat dan infak tahun 2011 Rp 77,57 miliar, tahun 2012 Rp 98,19 miliar dan tahun 2013 Rp 101,68 miliar. Seluruh dana itu disalurkan 90% lebih untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa.

Pendayagunaan  

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak pada Baitul Mal Aceh dilakukan dengan tetap memperhatikan senif penyaluran zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, amil, gharimin, fiisabilillah dan ibnu sabil, kecuali riqab yang belum dapat didefinisikan dalam konteks kekinian.  Senif penyaluran ini, kemudian dirinci dalam bentuk program  dan kegiatan yang setiap tahunnya disahkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah atau Dewan Pengawas.

Dari pengalaman selama ini, Baitul Mal Aceh mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dan infak untuk lima program unggulan: Program ZIS Produktif; Program Fakir Uzur dan Tuna Netra; Program Beasiswa; Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infak untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya.

Program ZIS Produktif disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga (qardhul hasan) bagi usaha mikro sebesar Rp 1 juta hingga Rp 10 juta, yang harus dikembalikan dalam waktu satu tahun. Selanjutnya diberikan pinjaman lagi hingga pengusaha mikro tersebut dapat berdaya dengan kriteria telah mencapai penghasilan sebatas nishab zakat (penghasilan setahun senilai 94 gram emas).  Sejak tahun 2006 hingga Juni 2014, Baitul Mal Aceh telah menyalurkan dan menggulirkan zakat dan infak produktif Rp 8,6 miliar.      

Sementara program fakir uzur, Baitul Mal Aceh telah menyalurkan secara berkelanjutan zakat untuk kaum fakir (sangat-sangat miskin) dan uzur (tak bisa mencari nafkah dan menjadi keluarga miskin) dan tuna netra sejumlah 1.067 orang. Kepada mereka diberikan bantuan tunai Rp 200 ribu setiap bulan secara berkelanjutan seumur hidup. Jumlah mustahik ini dapat terus bertambah seiring meningkatnya kemampuan finansial Baitul Mal Aceh, sebab fakta di lapangan masih banyak fakir uzur yang harus disantuni. 

Baitul Mal Aceh juga menyalurkan beasiswa dari tingkat dasar hingga mahasiswa. Beberapa bentuk beasiswa diberikan misalnya: Beasiswa Diploma III Wirausaha, Pesantren Wirausaha, Pesantren Tahfidzul Quran yang direncanakan akan mendidik 1000 santri tahfidz, Pesantren Anak Muallaf. Selain itu, diberikan beasiswa dalam bentuk bantuan pendidikan kepada anak miskin, anak muallaf dan 1000 santri miskin. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, total beasiswa dan bantuan pendidikan yang disalurkan  Baitul Mal Aceh mencapai Rp 11,72 miliar.

Program Rumah Fakir Miskin dilakukan dalam bentuk membangun rumah layak huni bagi fakir dan miskin di seluruh Aceh. Sejak 2012 telah dibangun 1.454 unit rumah dan menurut rencana akan dilanjutan pada tahun tahun-tahun berikutnya. Sementara program pembinaan daerah rawan aqidah dilaksanakan di daerah perbatasan dengan Sumatera Utara yaitu di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Subulusalam. Di empat daerah ini Baitul Mal Aceh melakukan pembinaan dan pemberian santunan kepada muallaf, juga membangun dan merehab masjid/mushalla.

Dari seluruh program dan kegiatan Baitul Mal, tetap berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kaum dhuafa.  Hal ini dilakukan karena jumlah dana yang disalurkan dan didayagunakan Baitul Mal belum cukup besar, dibandingkan potensi zakat Aceh yang mencapai Rp 1,9 triliun.  Karena itu pula, Baitul Mal mengutamakan sinergitas dengan instansi lain yang fungsinya hampir sama, menjemput data serta  merancang program dan kegiatan yang belum digarap instansi lainnya.

Demikian juga program dan kegiatan Baitul Mal Kab/Kota di seluruh Aceh. Hampir seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan fakir miskin dan kaum dhuafa. Dana yang disalurkan dominan masih dalam bentuk bantuan konsumtif  bagi fakir-miskin. Sedikit sekali yang digunakan untuk kegiatan fisabilllah (kegiatan-kegiatan  keislaman) dan investasi. Kita berharap, seiring meningkatnya jumlah koleksi zakat dan infak, akan meningkat pula jumlah dana yang dapat diproduktifkan dan diinvestasikan dalam berbagai bentuk program demi kemaslahatan umat. Dan ketika itulah manfaat zakat dan infak akan dapat dirasakan mafaatnya dalam jangka panjang.